kurikulum

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah/madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua berupa Model KTSP. Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum. Untuk itu Panduan Umum diterbitkan lebih dahulu agar memungkinkan satuan pendidikan tersebut, dan juga sekolah/madrasah lain yang mempunyai kemampuan, untuk mengembangkan kurikulum mulai tahun ajaran 2006/2007. Bagian kedua Panduan Penyusunan KTSP akan segera menyusul dan diharapkan akan dapat diterbitkan sebelum tahun ajaran baru 2006/2007. Waktu penyiapan yang lebih lama disebabkan karena banyaknya ragam satuan pendidikan dan model kurikulum yang perlu dikembangkan. Selain dari pada itu, model kurikulum diperlukan bagi satuan pendidik yang saat ini belum mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri. Bagi satuan

pendidikan ini, mempunyai waktu sampai dengan tiga tahun untuk mengembangkan kurikulumnya, yaitu selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2009/2010. BSNP menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Pusat Kurikulum dan Direktorat di lingkungan Depdiknas, serta Depag. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari mereka, Buku Panduan Penyusunan KTSP ini

dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Jakarta, Juni 2006

Ketua BSNP

Prof. Dr. Bambang Soehendro

I. PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional

serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan

pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh

satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan

dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan

terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian

pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut,

yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan

acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003)

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional

Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan

dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu

kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan

KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum

dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan

Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang

dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan

SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam

UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang

harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai

salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu

pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang

dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat

mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.

Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat

memberi kesempatan peserta didik untuk :

(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

(b) belajar untuk memahami dan menghayati,

(c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

(d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan

4

(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

A. Landasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal

1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2),

(3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat

(1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah

Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat

(6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1),

(2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4);

Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16

ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1),

(2), (3); Pasal 20.

3. Standar Isi

SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan

tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan struktur

kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)

setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan

jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan

Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.

4. Standar Kompetensi Lulusan

SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang

ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.

B. Tujuan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan

Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi

satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB,

dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang

akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

5

C. Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi ,

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi

waktu, dan sumber belajar.

D. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap

kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi

dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman

pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan

KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas

pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan

penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik

memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut

pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik

serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan

pembelajaran berpusat pada peserta didik.

6

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman

karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis

pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap

perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial

ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen

muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri

secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan

kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara

dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan

pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan

memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi

pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya

kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh

karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan

berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan

keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi,

bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan

disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang

pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan,

pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan

mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum

mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal,

nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan

tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah

pengembangan manusia seutuhnya.

7

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan

daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan

nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional

dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan

sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar

pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum

disusun agar sejauh mungkin semua mata pelajaran dapat

menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan

tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan

martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri

(afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan

dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi,

tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional

dan sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman

karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan

pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman

hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat

keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan

dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan

pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan

keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap

mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus

ditampung secara berimbang dan saling mengisi.

8

5. Tuntutan dunia kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh

kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan

dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum

perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik

memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi

satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa

masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat

berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus

terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian

perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual

dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus

dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan

dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan

iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara

toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan

kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung

peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

8. Dinamika perkembangan global

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu

maupun bangsa, yang sangat penting dalam dinamika

perkembangan global dimana pasar bebas sangat berpengaruh

pada semua aspek kehidupan semua bangsa. Pergaulan

antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang

mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan

untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan

kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi

upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam

kerangka NKRI. Kurikulum harus dapat mendorong

berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan

nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah

NKRI. Muatan kekhasan daerah harus dilakukan secara

proporsional.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang

pelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada

9

budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum

mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesetaraan Jender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang

berkeadilan dan mendukung upaya kesetaraan jender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan,

kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

II. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah

dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut.

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan,

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut sesuai dengan kejuruannya.

B. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata

pelajaran sebagai berikut.

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Kelompok mata pelajaran estetika

(5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan

dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP

19/2005 Pasal 7.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan

kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada

10

satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan

pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1. Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing

tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum

yang tercantum dalam SI.

2. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas

dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang

materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain

dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran

tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan

pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan

pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang

diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan

satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti

bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat

menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

3. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat,

setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan

pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor,

guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam

bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri

dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling

yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan

sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta

kegiatan keparamukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah

remaja.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri

terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan

bimbingan karier.

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan

pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai

dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian

kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak

kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

11

4. Pengaturan Beban Belajar

a. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat

satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik

kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB

/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat

digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan

oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem

paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur

kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata

pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap

dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel

dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan

dimungkinkan menambah maksimum empat jam

pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan

jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan

peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping

dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap

penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang

tercantum di dalam Standar Isi.

c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan

mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk

SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan

tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan

alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan

kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di

sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam

praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.

e. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan

kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS

mengikuti aturan sebagai berikut.

(1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap

muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri

tidak terstruktur.

(2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit

tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan

mandiri tidak terstruktur.

12

5. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal

ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan

pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan

mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik,

kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya

pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan

pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar

secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada

satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang

disusun oleh direktorat teknis terkait.

6. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran.

Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat

teknis terkait.

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta

didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan

dasar dan menengah setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk

seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan

akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian,

kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata

pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. lulus Ujian Nasional.

Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah

diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan

BSNP.

7. Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria

penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada spektrum

pendidikan kejuruan yang diatur oleh direktorat Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan.

13

8. Pendidikan Kecakapan Hidup

a Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/

SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan

kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi,

kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan

vokasional.

b Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral

dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa

paket/modul yang direncanakan secara khusus.

c Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik

dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari

satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

a Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah

pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan

kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya,

bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lainlain,

yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan

kompetensi peserta didik.

b Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat

memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan

global.

c Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat

merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat

menjadi mata pelajaran muatan lokal.

d Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta

didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan

pendidikan nonformal.

C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender

pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah,

kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan

kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.

14

III. PENGEMBANGAN SILABUS

A. Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi ,

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi

waktu, dan sumber belajar.

B. Prinsip Pengembangan Silabus

1. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara

keilmuan.

2. Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian

materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,

intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

3. Sistematis

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara

fungsional dalam mencapai kompetensi.

4. Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara

kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran,

pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

5. Memadai

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk

menunjang pencapaian kompetensi dasar.

6. Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber

belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu,

teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa

yang terjadi.

7. Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman

peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di

sekolah dan tuntutan masyarakat.

15

8. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi

(kognitif, afektif, psikomotor).

C. Unit Waktu Silabus

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu

yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan

pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang

disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata

pelajaran lain yang sekelompok.

3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan

penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan

Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu

yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi SMK/MAK

menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

D. Pengembang Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau

beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan.

1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan

mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi

sekolah/madrasah dan lingkungannya.

2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat

melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak

sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk

kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus

yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah tersebut.

3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI,

menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata

pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru

yang terkait.

4. Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus

secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolahsekolah/

madrasah-madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk

bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan

oleh sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dalam lingkup

MGMP/PKG setempat.

16

5. Dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan

pemerintahan di bidang agama setempat dapat memfasilitasi

penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri

dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau

tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan

yang ada di SI;

b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar

dalam mata pelajaran;

c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar

antarmata pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang

pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

a. potensi peserta didik;

b. relevansi dengan karakteristik daerah,

c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan

spritual peserta didik;

d. kebermanfaatan bagi peserta didik;

e. struktur keilmuan;

f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;

g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan

lingkungan; dan

h. alokasi waktu.

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi

antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi

dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan

17

berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat

kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan

kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat

melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai

kompetensi dasar.

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan

hierarki konsep materi pembelajaran.

d Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan

pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa

dan materi.

4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,

mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan

dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat

diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun

alat penilaian.

5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan

tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas,

proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna

dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa

yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses

pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang

terhadap kelompoknya.

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang

berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih,

18

kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi

dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk

mengetahui kesulitan peserta didik.

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut.

Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran

berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian

kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program

pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria

ketuntasan.

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi

lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses

(keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun

produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa

informasi yang dibutuhkan.

6. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan

pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per

minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar,

keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan

kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi

dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak

dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial,

dan budaya.

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi

dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

F. Contoh Model Silabus

Dalam menyusun silabus dapat menggunakan salah satu format yang

sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pada dasarnya ada dua

jenis, yaitu jenis kolom (format 1) dan jenis uraian (format 2). Dalam

menyusun format urutan KD, urutan penempatan materi

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator dan seterusnya

dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, sejauh tidak

mengurangi komponen-komponen dalam silabus.

19

Format 1

CONTOH SILABUS

Nama Sekolah : SD ... Kediri, Jawa Timur

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/semester : IV/2

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan

ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan

kabupaten/kota dan provinsi

Kompetensi Dasar : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi,

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman

menggunakannya

Alokasi Waktu : 12 x 35 Menit

Materi Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan

Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

Perkembangan

teknologi

produksi,

komunikasi, dan

transportasi

• Mengenal berbagai

teknologi produksi

yang digunakan di

daerah setempat:

bahan makanan,

peralatan dan lainlain.

• Mencari informasi

cara memproduksi

“tahu” Kediri pada

masyarakat masa

lalu dan masa kini

• Membuat dan

membaca

diagram/grafik

tentang proses

memproduksi ”tahu”

Kediri dari

kekayaan alam

yang tersedia

• Mengenal bahan

baku yang dapat

diolah menjadi

beberapa jenis

”tahu” Kediri

• Mengenal jenisjenis

teknologi

untuk produksi

yang digunakan

oleh masyarakat

pada masa lalu

dan masa

sekarang.

• Membuat

diagram alur

tentang proses

produksi dari

kekayaan alam

yang tersedia

• Mengenal bahan

baku untuk

produksi barang

Tes tertulis:

Uraian tetang

Perkembangan

teknologi

produksi

3 x 35

menit

• Gambar alat

produksi

”tahu”

• Pabrik tahu

• Buku IPS

kelas IV

semester 2

• Majalah/

koran/medi

a elektronik

• Melakukan

pengamatan alatalat

teknologi

komunikasi yang

digunakan

masyarakat Kediri

pada masa lalu dan

• Mengenal alatalat

teknologi

komunikasi yang

digunakan

masyarakat pada

masa lalu dan

masa kini.

Non tes:

Lembar

pengamatan

3 x 35

menit

• Gambargambar

alat

komunikasi

• Buku IPS

kelas IV

semester 2

• Majalah/

20

Materi Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan

Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi

Waktu

Sumber

Belajar

masa kini

• Memberikan

contoh/mendemonstrasikan

caracara

penggunaan

alat teknologi

komunikasi pada

masa lalu dan masa

kini

• Menunjukkan

cara penggunaan

alat teknologi

komunikasi pada

masa lalu dan

masa sekarang.

koran/medi

a elektronik

• Memberikan

contoh jenis-jenis

teknologi

transportasi pada

masa lalu dan

masa kini

• Melakukan

pengamatan jenisjenis

teknologi

transportasi di

Kediri pada masa

lalu dan masa kini

• Mendiskusikan

perbedaan jenisjenis

teknologi

transportasi pada

masa lalu dan

masa kini

• Mengenal jenis

teknologi

transportasi pada

masa lalu dan

masa sekarang.

Tes tertulis:

Bentuk uraian

tentang

teknologi

transportasi

5 x 35

menit

• Gambargambar

alat

transportasi

• Buku IPS

kelas IV

semester 2

• Majalah/

koran/medi

a elektronik

• Lingkungan

sekitar

• Bercerita tentang

pengalaman

mengguna kan

teknologi

transportasi

• Menceritakan

pengalaman

menggunakan

teknologi

transportasi

Catatan: Pengambilan contoh ”tahu” merupakan karakteristik daerah Kediri

yang dapat dimuat ke dalam kegiatan pembelajaran.

Sekolah/madrasah pada daerah lain harus menyesuaikan dengan

karakteristik daerah masing-masing.

21

Format 2

CONTOH SILABUS

Nama Sekolah : SMP ... Padang, Sumatera Barat

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : VII/1

I. Standar Kompetensi : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap normanorma

yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

II. Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma,

kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat

III. Materi Pokok/Pembelajaran: Sikap positif terhadap norma-norma,

kebiasaan,adat istiadat, peraturan yang berlaku di masyarakat

IV. Kegiatan Pembelajaran:

• Mencari informasi dari berbagai sumber tentang norma-norma

yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau

• Mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat Minang Kabau

• Mencari informasi dari berbagai sumber tentang adat-istiadat

yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau

• Mencari informasi dari berbagai sumber tentang peraturan yang

berlaku dalam masyarakat Minang Kabau

• Mendiskusikan perbedaan macam-macam norma yang berlaku di

masyarakat Minang Kabau

• Mencari informasi akibat dari tidak mematuhi norma-norma,

kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dimasyarakat

Minang Kabau

• Membuat laporan

V. Indikator :

• Menjelaskan pengertian norma-norma dan peraturan yang

berlaku dalam masyarakat

• Menjelaskan pengertian kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku

dalam masyarakat

• Memberi contoh norma-norma, kebiasaan, adat istiadat,

peraturan, yang berlaku dalam masyarakat

• Menunjukkan sikap mematuhi norma, kebiasaan, adat istiadat,

peraturan yang berlaku dalam masyarakat

VI. Penilaian: - Tes tertulis dalam bentuk uraian

- Perilaku siswa dalam bentuk laporan

VII. Alokasi Waktu : 4 x 40 menit

VIII. Sumber Belajar: - Buku Teks PKn Kelas VII

- Perpustakaan

- Narasumber

22

G. Pengembangan Silabus Berkelanjutan

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan

ditindaklanjuti oleh masing-masing guru.

Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan

memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses

(pelaksanaan pembelajaran),dan evaluasi rencana pembelajaran.

IV. PELAKSANAAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN

PENDIDIKAN

A. Analisis Konteks

1. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan

KTSP.

2. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

prasarana, biaya, dan program-program.

3. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan

lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas

pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja,

sumber daya alam dan sosial budaya.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Tim Penyusun

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas

guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap

anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite

sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. di

Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang

pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat

provinsi untuk SMA dan SMK.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA

dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah

sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim

penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta

pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang

menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus

(SDLB,SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala

sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan

tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta

pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi

yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

23

2. Kegiatan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan

sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja

dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok

sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu

sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi:

penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi,

pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masingmasing

kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

3. Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan

berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari

komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota

yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan

SMP, dan tingkat propinsi untuk SMA dan SMK

Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku

oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari

komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang

menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB,

dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta

mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas

provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.